Novanto Kembali Tak Hadiri Sidang E-KTP

Baca Berita terkini di bawahlaci.com, Kami menyediakan banyak artikel artikel menghibur, serta tips dan trik yang dapat anda coba, menambah pengetahuan anda di berbagai bidang termasuk teknologi.

Ketua DPR, Setya Novanto kembali tidak hadir untuk bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (20/10). Ketidakhadiran Novanto ini diketahui KPK berdasarkan surat yang disampaikan DPR.

“Hari ini diagendakan pemeriksaan saksi-saksi dalam proses pembuktian persidangan dengan terdakwa Andi Agustinus. KPK menerima surat dari DPR yang intinya menyampaikan Setya Novanto, Ketua DPR RI tidak dapat memenuhi panggilan sebagai saksi di pengadilan,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (20/10).

Atas ketidakhadirannya kali ini, Novanto mengaku harus melakukan sejumlah kegiatan. Dengan alasan tersebut, Novanto meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya di persidangan kali ini.
“Karena ada kegiatan lain dan minta cukup pembacaan BAP,” katanya.

JPU KPK masih mempertimbangan permintaan Novanto. Termasuk mempertimbangkan untuk kembali memanggil Ketua Umum Partai Golkar tersebut dalam persidangan selanjutnya.

“JPU masih akan menimbang hal tersebut, apakah akan dipanggil kembali atau tidak,” katanya.

Panggilan ini merupakan pemanggilan kedua bagi Setnov, sapaan Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Dalam pemanggilan sebelumnya, Senin (9/10) lalu, Novanto tak hadir untuk memberikan kesaksian dengan alasan sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Premier Jatinegara.

Diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya, keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran sebesar Rp 5,9 triliun. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp 574,2 miliar.

Namun, status tersangka itu gugur setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Novanto.

source : beritasatu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.