Proyek Kereta Cepat Terkendala Masalah Lahan

Baca Berita terkini di bawahlaci.com, Kami menyediakan banyak artikel artikel menghibur, serta tips dan trik yang dapat anda coba, menambah pengetahuan anda di berbagai bidang termasuk teknologi.

Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK), mengakui, pengadaan lahan merupakan masalah utama yang menyebabkan mandeknya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal, proyek ini telah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2016.

“Kalau perizinan tidak ada soal, kesulitannya selalu di lahan, karena berbeda dengan banyak negara seperti Tiongkok yang semua lahan itu tanah negara. Di kita semuanya lahan itu sebagian besarnya sudah milik masyarakat yang harus dibebaskan, dan kadang-kadang masyarakat juga mengambil kesempatan kalau dia perlu dinaikkan harganya berkali-kali, ya kita tidak bisa cepat menyelesaikannya,” kata JK saat memberikan Kuliah Umum kepada Peserta PPRA LVI dan PPSA XXI tahun 2017 Lemhanas, Senin (28/8).

Namun, JK memastikan, pemerintah akan menyelesaikan masalah lahan yang menjadi penghambat proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Disamping tentu memulai pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.

Menurut JK, sistem transportasi yang cepat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan transportasi massal dan cepat.

“Di dunia ini harus cepat karena kalau kita tidak mempunyai sarana yang lebih cepat tentu juga kita ketinggalan, bukan hanya soal kereta, informasi butuh lebih cepat lagi walaupun apabila positif (hasilnya-red) dengan positif, negatif dengan negatif,” ungkapnya.

Untuk itu, kata JK, dalam waktu beberapa bulan ke depan akan diselesaikan masalah yang menghambat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung maupun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.

Sebagaimana diberitakan, sejak diresmikan pembangunannya awal tahun 2016, hingga mendekati akhir 2017, belum tampak pembangunan fisik dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pembangunan proyek sepanjang 142,3 kilometer (km) tersebut, terkendala pembebasan lahan di sejumlah wilayah. Untuk itu, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mengawal pengadaan tanahnya.

source : beritasatu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here