Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menginginkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty nantinya tidak akan berjalan dalam waktu yang lama. Bambang pun menargetkan waktu penerapan kebijakan ini hanya berlangsung tak lebih dari satu tahun setelah RUU yang saat ini masih dibahas disetujui oleh DPR RI.

Rencana ini pun mendapatkan tanggapan dingin dari Komisi XI DPR RI. Menurut anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, kebijakan tax amnestyseharusnya tidak hanya berorientasi jangka pendek. Sebab, saat ini banyak dana yang harus dipulangkan dari luar negeri menuju Indonesia. Hal ini tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan dana dari berbagai negara tersebut.

Kebijakan pengampunan pajak ini pun diyakini dapat memberikan dapat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Syaratnya, dana ini harus dimanfaatkan untuk sektor produktif seperti infrastruktur.

“Ini akan bisa mereformulasi struktur perekonomian kita dengan adanya repatriasi. Pertumbuhan ekonomi juga akan dapat tercapai. Tapi kita masih bahas dan belum ada keputusan (terkait Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty),” jelasnya.

Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI kepada pemerintah agar menggunakan dana yang masuk ke Indonesia melalui kebijakan Tax Amnesty nantinya digunakan untuk pembangunan sektor produktif. Selain pembangunan infrastruktur, sektor-sektor seperti UMKM hingga ketahanan pangan pun dianggap perlu mendapatkan pendanaan dari dana yang masuk ke Indonesia melalui kebijakan ini.

“Kita mengarahkan dana ini untuk infrastruktur, UMKM, dan untuk mendukung program-program utama seperti ketahanan pangan. Akan kita dorong untuk semua sektor yang multiplier efeknya besar,” tukasnya.

source : okezone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here