Data Pengguna diserhkan ke indonesia

Keberadaan aplikasi transportasi online saat ini memang menjadi banyak sorotan. Terbaru adalah aksi protes perusahaan taksi yang ditujukan kepada layanan taksi aplikasi Grab dan Uber. Dan saat ini, Pemerintah pun mempunyai pertimbangan baru terkait keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi ini. Menteri Komunikasi dan Informatik Rudiantara beranggapan kalau pemerintah daerah bisa memanfaatkan data pribadi yang tersimpan pada layanan transportasi online tersebut.

Rudiantara pun menyebut kebijakan ini dengan istilah data mining dan hal ini, lanjutnya, bukanlah sebuah langkah yang baru. Kebijakan ini telah dilakukan di negara lain, termasuk di antaranya adalah di kota Moskow, Rusia. Rudiantara menjelaskan kalau para pengendara taksi Uberi di Moskow harus memberikan data perjalanan kepada pemerintah setempat.

Data ini, menurut Rudiantara, bakal berdampak sangat positif bagi peningkatan pelayanan masyarakat. Terlebih data yang tersimpan di aplikasi tersebut sangat komplet. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharunya bisa meminda data tersebut. Dan selanjutnya, data ini pun dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan berbagai kebijakan pemerintah di daerah.

Sementara itu dalam Terms of Use (ToS) aplikasi Go-Jek pun sudah mengatur terkait data pribadi para penggunanya. Dalam poin 2.12 disebutkan bahwa para pengguna Go-Jek telah memberikan hak kepada pihak GoJek untuk bisa menggunakan data pribadi tersebut kepada Penyedia Layanan. Dan tak menutup kemungkinan pemerintah pun masuk dalam kategori Penyedia Layanan dalam ToS ini.

source : beritateknologi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.