Freeport Disebut Selalu Melawan UU Minerba

0
351

JAKARTA – PT Freeport Indonesia (PTFI) disebut selalu melawan penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang sudah diberlakukan pada awal 2014. Pasalnya, hingga saat ini Freeport masih dapat melakukan ekspor mineral mentah dengan hanya komitmen pembangunan pabrik pengolahan/pemurnian (smelter).

Padahal, dalam UU Minerba tersebut ditekankan tidak boleh lagi ekspor mineral mentah (ore) dan harus mempunyai nilai tambah. Freeport selalu mencari cara untuk tidak mematuhi aturan ini.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, cara Freeport untuk tidak mematuhi undang-undang minerba adalah terkait perpanjangan kontrak karya (KK) Freeport. Freeport selalu berdalih membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak yang akan habis pada 2021, lantaran sudah mengeluarkan investasi yang besar untuk menggali tambang di Tanah Papua.

“Sebetulnya kita terpojok saat ini dalam kondisi waktu untuk Freeport yang sering mengangkat waktu tinggal enam tahun, tapi investasi besar. Padahal kita dipojokkan karena mereka ulur waktu. Mereka sengaja tekan kita. Membuat waktu terpojok,” paparnya, Sabtu (5/12/2015).

Proses renegosiasi kontrak Freeport, kata Marwan telah mulai dilakukan pada 2011. Namun pada kala itu, Wakil Duta Besar AS menyatakan, jika memaksakan rengosiasi kontrak maka justru akan melanggar sanctity of contract dan bahkan akan membuat investor akan lari.

“‎Jadi sejak awal mereka (Freeport) itu ingin membangkang perintah UU Nomor 4 tahun 2009. Jadi kita hadapi secara solid apa yang jadi sikap Freeport selama ini Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba),” imbuhnya.

“Bahwa kita siap perpanjang Freeport harus dengan syarat dan kita harus mendapatkan mayoritas,” tukasnya.

source : okezone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.