DPRD Bangkalan Nilai Pembentukan Provinsi Madura Terburu-buru

0
250
Sejumlah tokoh masyarakat menandatangi naskah Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), saat Deklarasi P4M di Gedung Rato Ebuh, Bangkalan, Jatim, Selasa (10/11). Deklarasi tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Madura dan tokoh perantauan serta anggota DPD Akhmad Mawardi. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/nz/15

BANGKALAN – Deklarasi Provinsi Madura menuai pro dan kontra. Tidak semua elemen masyarakat Madura mendukung langkah tersebut, namun ada yang menilai deklarasi itu terkesan dipaksakan.

Pasalnya, rencana pemekaran wilayah ini dinilai masih kurang tepat. Kondisi ini terjadi mengingat Madura masih belum layak dimekarkan untuk dijadikan sebuah provinsi baru dan melepaskan diri dari Jawa Timur (Jatim).

“Belum saatnya Madura menjadi Provinsi. Terlalu dini jika Madura harus dipaksakan menjadi provinsi sekarang,” terang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, H Fatkurrahman.

Menurut Jikur, sapaan akrabnya, jika Madura terus dipaksakan menjadi provinsi justru akan merugikan, bukan menguntungkan atau mensejahterakan masyarakat Madura.

“Walaupun begitu cita-cita Madura jadi provinsi merupakan sebuah terobosan yang luar biasa dan patut dihargai, karena menyangkut kepentingan masyarakat. Tetapi tidak lantas terburu-buru dan dipaksakan segera terwujud,” ungkap politisi PDI P ini.

Sebab, sambung Jikur, proses pembentukannya harus melalui tahapan demi tahapan yang memakan waktu tidak sebentar. Salah satu yang harus dipersiapkan menuju Provinsi Madura yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Rencana pembentukan provinsi baru harus dipikirkan dengan serius, baik keuntungan maupun kerugiannya. Potensi Madura berkembang sebagai kawasan industri sangat besar. Mengingat adanya jembatan Suramadu dan dekat dengan Surabaya,” tandasnya.

source : okezone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here