7 Anggota DPR Resmi Laporkan Rombongan Setya ke MKD

0
279

Ketua DPR RI Setya Novanto dan wakil ketua DPR Fadli Zon sudah dilaporkan secara resmi oleh beberapa anggota ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sebanyak 7 anggota dewan melaporkan rombongan yang ikut ke Amerika Serikat (AS) karena melakukan pertemuan dengan bakal calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump.

Mereka adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Charles Honoris, Budiman Sudjatmiko, Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara, politikus Partai Kebangkita Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq dan politikus partai Nasdem Akbar Faisal. Politikus PDIP, Charles Honoris mengatakan pihaknya optimis laporan mereka akan segera ditanggapi oleh MKD.

Sebab, kasus dugaan pelanggaran etika ini dinilai sudah sangat mencoreng institusi kedewanan. “Harus ada permintaan maaf dari mereka, sebab, yang paling dirugikan pemerintah,” kata Charles di kompleks parlemen Senayan, Senin (7/9).

Menurutnya, laporan ini bukan soal persaingan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bukan juga soal keinginan KIH menduduki jabatan pimpinan DPR RI. Namun lebih pada pembuktian apakah pihak terlapor benar-benar melakukan pelanggaran etika sebagai anggota maupun pimpinan dewan atau tidak.

Soal sanksi, kata dia, biarkan MKD yang akan memutuskannya. Namun, pelapor berharap selama proses pemeriksaan, terlapor non-aktif untuk sementara. Dalam laporannya, rombongan DPR yang bertemu dengan Donald Trump diduga melanggar kode etik anggota dewan pasal 232 tentang setiap anggota selama menjalankan tugasnya harus menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitasnya sebagai anggota DPR. Pelapor mengaku membawa bukti-bukti dalam laporannya ke MKD DPR.

“Ada foto, video, dan laporan resmi dari kita,” tegas Charles.

Politikus PKB, Maman Imanulhaq menegaskan, pihaknya optimis MKD akan melanjutkan proses pemeriksaan terhadap pimpinan DPR terkait kasus ini. Menurutnya, kalau MKD tidak memproses laporan ini, maka yang akan menyangsikan kinerja MKD adalah rakyat. Jadi, pihaknya optimis MKD akan melanjutkan proses laporan terhadap rombongan DPR yang berangkat ke AS tersebut.

Menurutnya, apa yang terjadi dengan pertemuan ketua DPR dengan Donald Trump adalah peristiwa memalukan. Sebab, posisi Novanto masih merepresentasikan DPR RI. Sedangkan Donald Trump hanya satu dari 13 bakal calon presiden AS dari partai Republik. Terlebih, sosok Donald Trump ini dikenal rasis, anti perbedaan dan menindas kaum minoritas.

“Inilah saatnya jadi ‘starting poin’ MKD menunjukkan tajinya,” kata dia.

Ketua MKD, Surahman Hidayat mengatakan pihaknya sudah menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran kode etik dua pimpinan DPR RI. Selanjutnya, MKD akan memelajari dan segera memproses laporan tersebut. MKD, kata dia, akan tetap menindaklanjuti laporan yang masuk secara proporsional.

Salah satu yang akan menjadi bahan pertimbangan MKD adalah soal pertemuan yang dilakukan pimpinan DPR tersebut dilakukan secara resmi atau tidak. Dilakukan secara sengaja atau tidak. Keterangan itu akan didengar dari semua pihak. Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjanjikan akan segera memanggil terlapor untuk dimintai keterangan setelah pulang ke Indonesia.

“Pasti proses secepatnya, paling cepat itu seminggu dua minggu, kan belum tahu juga mereka kapan mendaratnya (di Indonesia),” kata dia.

Anggota MKD, Sarifudin Sudding menegaskan ada beberapa sanksi yang mungkin diberikan pada terlapor jika terbukti melanggar kode etik kedewanan. Yaitu, sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang dalam bentuk tidak diizinkan menjabat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan paling berat adalah sanksi berupa rekomendasi untuk diberhentikan.

 

102870_620

Sumber : Republika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here