Ahok Merombak Jabatan Struktural Pemprov DKI

0
220

144459420150816-135518780x390

JAKARTA –¬†Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali merombak jabatan struktural 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Jumat (4/9/2015). Namun, acara yang berlangsung pukul 15.00 WIB, di Balai Agung itu membuat beberapa pejabat bertanya-tanya.

Pasalnya, mereka baru diberitahu akan dilantik sebagai pejabat eselon beberapa jam sebelum pelantikan. Setelah tiba di lokasi, mereka masih belum mengetahui jabatan baru mereka.

“Pelantikan ini tuh seharusnya minggu lalu, tapi banyak nama yang saya coret. Saya enggak mau,” kata Basuki, Jumat lalu.

Banyaknya pejabat yang batal dilantik itu karena adanya kabar negatif. Misalnya, ada pejabat yang diduga menyuap dan ada pula pejabat yang diduga melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Selain dipilih Basuki, ada pula nama-nama yang dipilih oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Basuki kemudian memutuskan untuk menunda pelantikan pejabat eselon.

“Satu-satu nama saya pelototin. Makanya pas hari Kamis (3/9/2015) itu, seharian saya tidak terima tamu dan tidak ngerjain kerjaan lain, hanya khusus wawancara PNS sampai malam,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki.

Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat eselon baru ditandatangani Ahok pada Jumat pagi. Ahok mengaku harus teliti sebelum menandatangani Kepgub tersebut.

Saat itu, Ahok mengaku menemukan banyak kejanggalan. Misalnya, ada nama pejabat yang tidak pernah diseleksi. Kemudian, ada enam lurah yang diperintahkan untuk didemosi (turun pangkat), tetapi di dalam Kepgub hanya dirotasi.

“Ya, saya coret. Saya tanya sama Pak Suradika (Kepala Badan Kepegawaian Daerah), kenapa? Saya mau (lurah) demosi, kok paginya masih dirotasi? Saya enggak mau, dia harus didemosi dan diganti,” kata Ahok.

Contoh lain, ada pejabat yang hasil psikotesnya dipertimbangkan menjadi kepala dinas, tetapi tidak ada dalam daftar pejabat yang akan dilantik. Awalnya, lanjut dia, ada sekitar 40 PNS potensial untuk menjadi pejabat eselon II. Namun, Ahok menambahkan jumlahnya.

Ahok menilai hal itu wajar. Sebab, nama pejabat yang dimasukkan telah lolos psikotes dan tes kompetensi berbasis CAT (Computerized Adaptive Testing). Melihat berbagai kejanggalan yang ditemukan itu, Ahok menengarai masih ada permainan di dalam struktur BKD.

“Makanya minggu depan, saya mau ganti lagi beberapa orang yang saya curigai. Kalau saya curiga, ya ganti saja. Bisa jadi kepala bidang atau jabatan lain, karena minggu ini enggak keuber pelantikannya,” kata Ahok.

Salah satu pejabat yang mendadak diberitahu akan dilantik adalah Muhammad Yuliadi. Dia dilantik menjadi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggantikan Ahmad Sotar Harahap.

Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Barat itu mengaku, saat itu ia masih mengikuti pelantihan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pejompongan, Jakarta Pusat, pada pagi hingga siang hari.

“Tadi di kantor, saya disamperin sama K3 saya jam setengah 10 pagi. Saya dikasih tahu bahwa nanti jam 3 (sore) mau dilantik,” kata Yuliadi.

Hingga di lokasi pelantikan, Yuliadi mengaku masih belum mengetahui jabatan apa yang akan ditempatinya.

Hal yang sama disampaikan Asisten Deputi Gubernur bidang Tata Ruang Abdul Chair. Mantan Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana itu mengaku baru menerima informasi akan dilantik pada pukul 11.00 WIB.

Saat menerima informasi itu, Abdul Chair sudah berada di kantor dan tidak membawa jas. Ia langsung buru-buru menelepon sang istri untuk membawakan jas.

“Istri saya lagi jualan es. Ya, sudah langsung telepon, suruh bawakan jas ke sini (kantor) dan saya baru tahu jabatannya setelah diumumkan,” kata Chair.

Sumber : Kompas

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY